HORIZON – Rencana pemerintah mengubah skema subsidi layanan KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah memicu gelombang protes dari masyarakat. Kebijakan ini dinilai akan membebani pengguna KRL, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah yang sangat bergantung pada transportasi massal ini.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah berencana memperbaiki sistem tiket elektronik KRL dengan menerapkan sistem berbasis NIK. Tujuannya adalah untuk membuat penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
Namun, alih-alih mendapat sambutan positif, kebijakan ini justru menuai kecaman dari berbagai kalangan. Netizen ramai-ramai menyuarakan ketidaksetujuan mereka di media sosial.
“Konglomerat moderat miskin dipersilahkan pakai, tujuannya jg utk mengurangi pggunaan kndaraan pribadi, biar gak macet. Makin makin anjir ini negara,” tulis akun @myleiauw.
Senada, akun @eghaamegaa menyoroti kebijakan subsidi mobil listrik yang dianggap lebih menguntungkan kalangan atas. “Subsidi KRL direcokin mulu. Itu yg beli mobil listrik lebih dr 1 M dikasih subsidi. Bayar pajak cuma 150rb/thn,” ujarnya.
Kritik juga datang dari pengguna KRL aktif. Akun @icblues mempertanyakan kebijakan ini dan khawatir akan berdampak pada kenyamanan pengguna KRL. “Yang boneng aja @CommuterLine @KAI121, Kemenhub aneh2 gini kalian iya2 aja kah??? Transportasi umum andalan ratusan ribu orang malah mau diacak2,” tanyanya.
Sejumlah warganet lainnya menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada penyediaan transportasi umum yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan malah mengubah-ubah skema subsidi yang sudah ada.
“gmn kalo subsidi mobil mewah pejabat, fasilitas tempat tinggal dan perjalanan ke LN pejabat yg diubah? trus dialihkan ke transportasi massal yang menjangkau seluruh pelosok NUSANTARA?” usul akun @bukandeng.(mam/dtc/*)
Tinggalkan Balasan